Balai Desa Wulungsari menjadi fasilitas pusat perencanaan pembangunan pada hari ini untuk tahun 2026, Senin (29/9/2025), dengan terselenggarakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang sebelumnya sudah di selenggarakan Pra Musrenbangdes Wulungsari untuk menampung aspirasi warga masyarakat Desa Wulungsari. Forum yang dihadiri secara lengkap oleh seluruh komponen masyarakat ini membahas Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) untuk tahun 2026 sekaligus estimasi anggarannya.

Dalam Forum Acara tersebut, yang dihadiri oleh Sekcam Selomerto, Staff Kasi Pemerintahan Kecamatan Selomerto, Pendamping Desa Kecamatan Selomerto, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Wulungsari, tim PKK, tim Kader Kesehatan Desa, perangkat RT/RW, serta Perangkat Desa Wulungsari ini mengusung tema strategis: “Integrasi Ekosistem Agrobisnis dan Pariwisata untuk Mendukung Perekonomian Sebagai Landasan Menuju Wonosobo yang Sejahtera, Adil dan Makmur.”

Dalam sambutannya, Sekcam Selomerto menegaskan pentingnya perencanaan yang matang dan partisipatif baik dari Pemerintah Desa, Lembaga Desa serta Masyarakat Desa Wulungari. ‘"Musrenbangdes” adalah rangka pondasi perencanaan yang bergerak bertahap untuk membangun solusi yang lebih besar dan komprehensif ehingga menghasilkan hasil yang inklusif. Apa yang dirumuskan dan di rencanakan hari ini haruslah menjadi gambaran nyata dari kebutuhan dan aspirasi masyarakat Desa Wulungsari, serta berbanding lurus dengan visi pembangunan di Kabupaten Wonosobo," tuturnya.

Isu Strategis dan Program Prioritas 2026

Berdasarkan analisis kondisi desa, Musrenbangdes menetapkan beberapa isu strategis yang akan menjadi fokus RKPDes 2026, yaitu:

1. Penanganan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting
2. Penguatan Ketahanan Pangan Desa (BUMDES)
3. Dukungan Implementasi Koperasi Desa Merah Putih
4. Peningkatan Promosi dan Penyediaan Layanan Dasar Kesehatan skala desa

Sebagai turunan dari isu strategis tersebut, sejumlah program prioritas diusulkan, di antaranya:

• Program Ketahanan Pangan dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD).
• Penerapan Layanan Masyarakat secara Digital yang Cepat, Tepat, dan Efisien untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
• Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
• Dukungan Pencadangan untuk Koperasi Desa Merah Putih.
• Pengadaan Ambulance Desa
• Implementasi untuk Kesehatan Catin,Ibu Hamil, BALITA, Usia Produktif dan Lansia
• Persiapan administratif untuk Pemilihan Kepala Desa dan pengisian keanggotaan BPD.

Merespons Tantangan Mendesak dan Pencegahan Stunting

Musrenbangdes juga menyoroti sejumlah tantangan yang memerlukan intervensi segera. Data yang diungkapkan menunjukkan bahwa masih terdapat 3 anak dengan menempuh waktu belajar 9 tahun. Hal ini menjadi perhatian serius mengingat program wajib belajar yang dicanangkan pemerintah mencapai 13 tahun sehingga perlunya sosialisasi di tingkat orang tua dan BKR terkait hal tersebut. Selain itu, masalah layanan dasar di antaranya ada 8 anak Balita yang masih dalam garis resiko stunting karena berbagai faktor sehingga menjadi faktor pendukung yang erat kaitannya dengan upaya pencegahan stunting. Dan untuk mendukung atau membantu mobilitas warga desa yang sedang sakit maka perlu desa untuk menyediakan Ambulance Desa dengan standart yang baik.

"Data-data inilah yang menjadi poros bagi kita dalam merumuskan. Prioritas anggaran harus benar-benar menyentuh persoalan mendasar ini yang tentunya juga mengacu RPJM Pemerintahan Desa Wulungsari, termasuk upaya konkret dalam menekan angka stunting melalui intervensi yang spesifik," tegas wakil ketua BPD Wulungsari. (Agus Susanto)

Komitmen Anggaran Berbasis SDGs

Dalam acuan anggaran 2026 Pemerintah Desa Wulungsari menggunakan Pagu Indikatif Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp 1.282.055.000. Anggaran ini bersumber dari Dana Desa Rp 778.542.000, Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 454.049.000, DBHPRD Rp 48.464.000, dan Dan Lain-lain Rp 1.000.000,.

"Seluruh kebijakan keuangan desa akan diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat dan selaras dengan pencapaian 18 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang tentunya sesuai dengan program Kabupaten Wonosobo. Ketahanan Pangan (Bumdes) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih serta program RPJM yang belum terlaksana juga akan menjadi prioritas dalam penggunaan Dana Desa tahun 2026 sebagai penggerak ekonomi kerakyatan," papar Sekretaris Desa Wulungsari (Shinta Krestanti) dalam laporannya.

Dengan ditetapkannya berbagai program dan prioritas anggaran yang berbasis data dan selaras dengan SDGs ini, diharapkan RKPDes 2026 dapat menjadi arah landasan yang jelas untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan stunting, meningkatkan ketahanan pangan desa, serta mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh warga Desa Wulungsari, sekaligus mendukung serta berkontribusi pada pembangunan Kabupaten Wonosobo secara keseluruhan.